Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru

Jumiati, Sri (2018) Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text abstrak.pdf Download (178kB)
	Text kata_pengantar.pdf Download (185kB)
	Text daftar_isi.pdf Download (182kB)
	Text bab1.pdf Download (281kB)
	Text bab2.pdf Download (292kB)
	Text bab3.pdf Download (211kB)
	Text bab4.pdf Download (264kB)
	Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) | Request a copy
	Text bab6.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) | Request a copy
	Text daftar_pustaka.pdf Download (180kB)

Abstract

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau memiliki potensi unggulan dan perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi yang bermuara salah satunya kepada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan. Hal ini pun menjadi sumber penerimaan daerah pada sektor Hiburan yang dikenakan Pajak sebesar 40%. Pajak Hiburan Karaoke adalah salah satu pajak Daerah yang kewenangan pemungutan nya terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam meningkatkan pendapatan Daerah tentunya pemerintah Kota Pekanbaru berupaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak Hiburan Karaoke ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke yang ada di Kota Pekanbaru. Penilaian pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Tempat usaha Karaoke dengan metode penelitianya yaitu survey deskriptif dengan melakukkan Observasi, Kuisioner wawancara dan Dokumentasi, dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara sebagai pendukung kepada responden yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru dikatakan Kurang Terlaksana hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi dengan presentase 46% dengan kategori Kurang Terlaksana, hal ini dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang pelaksanaanya masih kurang Optimal dikarenakan masih kurangnya dilakukan sosialisasi karena minimnya sumber dana Operasional dan Kurangnya Pengawasan terhadap jalanya sistem self assessment dikarenakan sumber daya manusia yang Kurang memadai.

Actions (login required)

View Item