Pratama, Bayu (2023) Tinjauan Hukum Terhadap Izin Usaha Kafe Di Pasir Pengaraian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text Bayu Pratama.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat di provinsi Riau. Dilihat dari semakin banyaknya Bisnis Kafe menjadi salah satu usaha pariwisata dalam bidang jasa makanan dan minuman. Kafe juga menjadi salah satu tempat untuk media hiburan dan refreshing. Untuk membuat usaha kafe diperlukan suatu izin usaha. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian izin tempat usaha Kafe di Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata, bagaimana penerapan sanksi terhadap tempat usaha Kafe di Pasir Pengaraian yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata. Metode penelitian ini yaitu penelitian observasional dengan menggunakan survei yaitu. penelitian dilakukan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh informasi berupa wawancara dan kuesioner. Sementara itu, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dengan gambaran yang jelas tentang pokok bahasan yang diteliti, menunjukkan peraturan perundang-undangan terkait dengan teori-teori hukum yang telah dipelajari. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Usaha Pariwisata ini memang tidak dijelasakan secara khusus cara untuk memperoleh izin usaha kafe. Pengurusan izin usaha kafe selanjutnya dapat di peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu sendiri. Sehingga, sudah seharusnya Peraturan Daerah ini diperbaruhi karena di Perda ini tidak menjelaskan sistem online yang sudah dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri. Dan Perda ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada usaha kafe yang masih belum mengantongi izin usahanya.

Actions (login required)

View Item