Purnomo, Muhammad Thoriq Hardi (2023) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penetapan Harga Di Kedai Kopi Suka Terus Oleh Pelaku Usaha Konsumen Di Daerah Harapan Raya Jalan Sentosa. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text Muhammad Thoriq Hardi Purnomo..pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan jaman di Indonesia mengalami berbagai kemajuan yang sangat pesat dalam bidang industri, teknologi, ekonomi maupun perdagangan konsumen di bidang perdagangan dan perindustrian nasional yang telah banyak memproduksi berbagai variasi barang maupun jasa yang bisa di konsumsi oleh konsume,akan tetapi terdapat masalah pelaku usaha yang tidak menetapkan harga pada tabel menu makanan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dan juga pada Undang Undang No 5 tahun 1999 tentang penetapan Harga Masalah pokoknya dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penetapan Harga di kedai kopi suka terus oleh pelaku usaha di daerah harapan raya.Apa kendala dalam mendapatkan Perlindungan Hukum Penetapan Harga di kedai kopi suka terus oleh pelaku usaha di daerah harapan raya Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosilogis yang dimana jenis penelitian hukum dilakukan secara langsung dilakukan secara wawancara maupun pengamatan langsung.Data penelitian ini didapatkan melalui melalui proses wawancara dan kuisoner dengan 3 penjual dan 10 Konsumen sehingga mendapat gambaran mengenai kaidah hukum,azas hukum kemudian dianailisa Dalam pelaksanaan penetapan harga makanan pada usaha kuliner di kedai kopi harapan raya dari sisi transparansi bisa dikatakan belum transparan karena tidak ada kejelasan dalam menetapkan harga oleh pelaku usaha yang menggunakan prosedur penetapan harga tanpa adanya pemberian informasi harga terlebih dahulu. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang walaupun secara eksplisit UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada mengatur keharusan melabelisasi harga penjualan Dan dalam Undang Undang No 5 tahun 1999 pelaku usaha dilarang menetapakna harga yang membuat konsumen membayar dengan harga berbeda. Dan jika dilihat dari sisi konsumen sangat rawan munculnya perlakuan curang dari pelaku usaha maupun konsumen karena kurangnya informasi yang diterima oleh para pihak mengenai barang yang diperjualbelikan.kendala dalam mendapatkan perlindungan Hukum Terdapat kendala dalam peraturan hukum yang tidak ketat kurangnya pengawasan terhadap aksi curang pelaku usaha dan kurangnya sarana untuk pelaporan terhadap permasalahan kata

Actions (login required)

View Item