Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Studi Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau)

Saparudin, Saparudin (2018) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Studi Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau). Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text abstrak.pdf Download (158kB)
	Text kata_pengantar.pdf Download (238kB)
	Text daftar_isi.pdf Download (166kB)
	Text bab1.pdf Download (457kB)
	Text bab2.pdf Download (478kB)
	Text bab3.pdf Download (448kB)
	Text bab4.pdf Download (345kB)
	Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB) | Request a copy
	Text bab6.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) | Request a copy
	Text daftar_pustaka.pdf Download (241kB)

Abstract

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri adalah dengan pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja daerah. Tujuan dari pemberian tunjangan kinerja daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri yang diharapkan akan ikut meningkatkan disiplin dan kualitas kinerja Pegawai Negeri sehingga dapat bekerja lebih giat dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri (Studi Pada Biro umum Setda Provinsi Riau) dan mengetahui hambatan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri (Studi Kasus Biro umum Setda Provinsi Riau Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 66 responden penelitian dan 7 item pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada responden maka diperoleh indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan masih kurang baik, hal ini ditandai dengan persentase total untuk indikator tersebut yaitu 57,57% , yang termasuk kedalam kategori kurang baik.dan untuk indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan masih kurang baik, hal ini ditandai dengan persentase total untuk indikator tersebut yaitu 37,87% , yang termasuk kedalam kategori kurang baik. Bahwa dari 66 responden penelitian dan 7 item pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada responden maka diperoleh indikator disposisi dalam implementasi kebijakan masih kurang baik, hal ini ditandai dengan persentase total untuk indikator tersebut yaitu 49,56% , yang termasuk kedalam kategori kurang baik dan untuk indikator struktur organisasi dalam implementasi kebijakan sudah baik, hal ini ditandai dengan persentase total untuk indikator tersebut yaitu 76,407% , yang termasuk kedalam kategori baik.

Actions (login required)

View Item