Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Pekanbaru

Wira, Sutriadi (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Pekanbaru. Undergraduate thesis, Ilmu Hukum.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (250kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (245kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (10kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah Negara hukum, yang mana sebagai sebuah negara hukum Indonesia harus mampu untuk memberikan perlindungan di segala bidang bagi semua warga negaranya, begitu juga terhadap hak-hak tenaga kerja outsourcing. Secara umum hak-hak tenaga kerja outsourcing yaitu mendapatkan upah, mendapatkan uang lembur, mendapatkan hak cuti, mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), mendapatkan perlindungan jamsostek, mendapatkan kompensasi PHK. Dalam praktek sehari-hari outsourcing yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak demikian dengan tenaga kerja yang selama ini lebih banyak dirugikan, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT). Sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak-hak para pekerja yang dijamin oleh pemerintah, yang bila dilanggar dapat menimbulkan konsekwensi hukum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Pekanbaru dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional research dengan cara survai, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Pekanbaru dan hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa tenaga kerja outsourcing di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Pekanbaru dalam memperoleh perlindungan hukum belum seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti dalam melakukan perpanjangan masa kontrak PT. Prima Karya Sarana Sejahtera memanfaatkan ketentuan jeda waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pembaharuan kontrak sehingga masa kerja dihitung mulai dari awal, sehingga tenaga kerja tetap saja berstatus PKWT walaupun telah melakukan perpanjangan masa kontrak lebih dari dua kali dan bahkan hingga puluhan kali. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja PT. Prima Karya Sarana Sejahtera tidak ada membayarkan uang pesangon atau uang jasa kepada tenaga kerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya, yaitu pendapatan terbatas tidak ada hubungan kerja antara pengguna jasa dengan tenaga kerja, dan masalah perizinan yang lamban dan terkesan berbelit-belit.

Actions (login required)

View Item