Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sari, Indah Purnama (2017) Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Korupsi di negara ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta telah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan dibutuhkan badan pengawasan intern pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Fungsi BPKP sebagai lembaga pengawas memungkinkan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana korupsi bahkan memberantas tindak pidana korupsi. Adapun tugas BPKP dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) pada Pasal 27 bahwa BPKP berhak dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menetapkan masalah pokok yaitu bagaimana peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau. Serta bagaimana hambatan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan perannya dalam usaha pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu langsung ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk mendapatkan data. Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas menyeluruh tentang peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Peranan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau yaitu dengan melakukan tindakan preventif dengan Sosialisasi Program Anti Korupsi dan Fraud Control Plan. Adapun hambatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pencegahan terbagi menjadi 3 yaitu (1) Hambatan anggaran disebabkan anggaran merupakan modal untuk membiayai seluruh kegiatan pengawasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (2) Hambatan sarana dan prasarana Pengawasan ataupun kegiatan audit yang dilakukan oleh BPKP mengalami kekurangan dalam alat pendukung seperti Personal Computer (PC), notebook, internet, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain. (3) Hambatan dominannya lembaga pengawas eksternal bahwa perubahan yang terjadi di Indonesia telah menggiring BPKP ke dalam pembatasan kewenangan.

Actions (login required)

View Item