Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Menghalangi Memperoleh Informasi yang Dilakukan Pers di Kabupaten Indragiri Hilir

Yudiantoro, Andang (2017) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Menghalangi Memperoleh Informasi yang Dilakukan Pers di Kabupaten Indragiri Hilir. Masters thesis, Universitas Islam Riau.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (365kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (434kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf Download (164kB) | Preview

Abstract

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergeseran dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan, menghalang-halangi peliputan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara pers dengan masyarakat. Dalam tesis ini penulis merumuskan dua masalah pokok yaitu penyidikan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap tindak pidana menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan pers di Kabupaten Indragiri Hilir dan hambatan terhadap penyidikan tindak pidana perbuatan menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pers di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian adalah penelitian Observational Research dengan metode Survey, yaitu penelitian yang menggunakan data primer sekaligus data sekunder sebagai data utama dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyidikan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap tindak pidana menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan pers di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat dilakukan karena laporan Kepolisian dicabut kembali setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa. Hambatan terhadap penyidikan tindak pidana perbuatan menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pers di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas hambatan internal dimana kurangnya wawasan dan pengetahuan wartawan itu sendiri terhadap haknya dalam menjalankan tugas jurnalistik menyebabkan hukum pers cenderung tidak dipedomani apabila terjadi peristiwa tertentu misalnya perbuatan menghalang-halangi mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pers dan hambatan eksternal dimana banyak unsur masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir tidak memahami tujuan dan arti penting jurnalistik sehingga banyak pihak yang bertindak melanggar hukum terhadap wartawan yang melakukan tugas jurnalistik. Hal ini diperparah dengan budaya yang ada dan hidup di tengah masyarakat dimana setiap persoalan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencari mufakat damai. Keseluruhan kasus yang terjadi terhadap wartawan di Kabupaten Indragiri hilir diselesaikan secara damai dan laporan yang semula telah dibuat di Kepolisian dicabut setelah kesepakatan perdamaian ditandatangani dan secara otomatis penyidikan tidak dilanjutkan karena adanya pencabutan laporan

Actions (login required)

View Item