Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016)

Situmorang, Defra SB (2018) Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016). Other thesis, Universitas Islam Riau.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (850kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (857kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (853kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (318kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Kepolisian Sektor Tampan menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak agar anak tidak trauma jika dimasukkan kedalam sel, bergabung dengan pelaku dan semakin menjadi kriminal hal ini tidak baik untuk perkembangan fisikis dan mental anak. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana pengaturan diversi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan diversi dan apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan oleh Kepolisian Sektor Tampan dalam melaksanakan diversi terhadap anak di Pekanbaru. Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian Observational Research dengan cara survey yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan serta Hambatan Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru dalam melaksanakan diversi sebagai kewajiban. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pengaturan diversi di dalam perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pedoman bagi setiap aparat penegak hukum dalam melakukan diversi terhadap kasus anak. Hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan diversi, banyak masyarakat hanya memandang anak untuk di hukum, penyalahgunaan identitas dalam menentukan batasan usia anak sebagai pelaku tindak pidana serta pusat pelayanan yang kurang memadahi terutama BAPAS. Upaya yang dilakukan ialah dengan membangun kerjasama antara aparat penegak hukum agar saling membantu dalam mendapatkan informasi mengenai anak yang akan di diversi, dan mengubah pandangan masyarakat dari pola pikir retributive justice menuju pola pikir resrorative justice.Serta butuh peran pemerintah dalam memperluas dan memperbanyak tempat pelayanan kemasyarakatan terutama BAPAS yang jumlahnya hanya satu perprovinsi agar lebih efektif dalam menjalankan kerja menjadi pembimbing anak dalam pelaksanaan diversi.

Actions (login required)

View Item