Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Penjara Sebagai Sanksi Uang Pengganti Yang Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016).

Samosir, Herlina (2018) Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Penjara Sebagai Sanksi Uang Pengganti Yang Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016). Masters thesis, Ilmu Hukum S.2.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (362kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (543kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (317kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (87kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (103kB) | Preview

Abstract

Disparitas pidana bisa diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan. Disparitas pidana juga bisa dianggap sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Penelitian ini pada prinsipnya meneliti disparitas putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai alternatif sanksi pidana uang pengganti yang tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa Rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana disparitas putusan hakim terhadap pidana penjara sebagai sanksi uang pengganti yang tidak dibayar (studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016). Apa yang menjadi faktor penyebab disparitas Putusan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik. Sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya penarikan kesimpulan dengan cara induktif, dimulai dari yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum. Terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada tahun 2015-2016 terdapat disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana penjara bagi Terdakwa yang tidak membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana meskipun perkara tindak pidana korupsi tersebut sejenis dengan jumlah sanksi uang pengganti yang nilainya jauh berbeda namun untuk lamanya sanksi pidana penjara itu diperlakukan sama bagi Terdakwa yang tidak membayar uang pengganti. Faktor penyebab dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana itu sendiri seperti tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, kemudian hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan faktor penyebab yang timbul dari Hakim yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai norma dan sebagainya, sehingga cara pandang dapat menyebabkan disparitas. Selanjutnya keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandirian Hakim, baik yang bersifat internal (diri pribadi Hakim sendiri), misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain, ataupun yang berupa kondisi yang berasal dari luar diri Hakim, misalnya: persaudaraan, pertemanan, penyuapan, pengarahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lain-lain.

Actions (login required)

View Item