Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.6 Tahun 2016 Bangunan Gedung (Studi Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bunut)

Syafriansyah, Syafriansyah (2018) Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.6 Tahun 2016 Bangunan Gedung (Studi Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bunut). Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text abstrak.pdf Download (153kB)
	Text kata_pengantar.pdf Download (330kB)
	Text daftar_isi.pdf Download (380kB)
	Text bab1.pdf Download (435kB)
	Text bab2.pdf Download (429kB)
	Text bab3.pdf Download (269kB)
	Text bab4.pdf Download (491kB)
	Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB) | Request a copy
	Text bab6.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) | Request a copy
	Text daftar_pustaka.pdf Download (378kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 6 Tahun 2016 Bangunan Gedung (Studi Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bunut. Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan cara survey. Berdasarkan pada pembahasan setiap indikator pada penelitian ini, maka setiap indikator penelitian terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan masih ada tanggapan masyarakat yang menunjukan bahwa masyarakat merasa Pelaksanaan Peraturan Paerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan hasil tersebut, maka dapat juga dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Lingkungan hidup harus lebih baik dalam melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung terlaksana dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ketepatan dari peraturan tersebut juga harus lebih diperhatikan. Berdasarkan pada wawancara dengan Tim Teknisi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Maka kekurangan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, sehingga menjadi hambatan pelaksanaan peraturan tersebut adalah Ketidakpastian hukum dan Kurang tenaga ahli.

Actions (login required)

View Item