Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kapling Di Kabupaten Kampar Dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.BKN

Ningsih, Listia (2017) Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kapling Di Kabupaten Kampar Dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.BKN. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB)
	Text BAB II.pdf Download (379kB)
	Text BAB I.pdf Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB)

Abstract

Jual beli tanah dengan cara melakukan pengkaplingan dalam bentuk mempetak-petak bidang tanah semakin menjadi trend tersendiri dalam bisnis tanah. Namun UUPA Pasal 19 tidak mengenal pengkaplingan tanah, dalam peraturan pelaksananya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah hanya mengenal pemecahan dan pemisahan bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1). Sehingga jual beli tanah dengan cara pengkaplingan banyak menimbulkan konflik atau masalah, seperti dalam pelaksanaan jual beli tanah kapling dalam putusan perkara nomor. 02/Pdt.G/2012/PN.BKN. Pokok masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tanah kapling dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam pelaksanaannya berdasarkan putusan perkara nomor. 02/Pdt.G/2012/PN.BKN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sedangkan sifatnya deskriptif atau memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan jual beli tanah kapling dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam pelaksanaan jual beli tanah kapling dalam putusan perkara nomor. 02/Pdt.G/2012/PN.BKN. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tanah kapling dalam Putusan Perkara Nomor. 02/Pdt.G/2012/PN.BKN antara Penggugat dengan pihak GKPN (Tergugat III) terjadi setelah adanya kata sepakat dari para pihak dan dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang membuatkan akta jual beli yaitu camat Kampar. Akta tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa memang benar telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pelaksanaan Jual Beli Tanah Kapling Dalam Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.BKN telah sesuai dengan unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatukan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan keterangan para saksi.

Actions (login required)

View Item