Fahmi, Amri (2018) Kajian Status Perkembangan dan Daya Dukung Lahan Kota Bagan siapi-api Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Undergraduate thesis, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (831kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (615kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text bab5.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text bab6.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy

Abstract

Penetapan ibukota kabupaten pada suatu lokasi akan memberikan dampak perkembangan pada wilayah itu maupun wilayah sekitar, tentunya dilakukan dengan pemilihan lokasi yang tepat serta mampu mendukung untuk kegiatan pembangunan khususnya kegiatan administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Bagansiapiapi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa penyajian dalam bentuk angka-angka. Perolehan data menggunakan data primer berupa observasi lapangan serta wawancara pada pihak-pihak tertentu yang mengetahui lokasi penelitian dan didukung dengan data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik skoring dan spasial. Hasil penelititan kesesuaian Bagansiapiapi ditinjau dari tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bagansiapiapi sebagai pusat pemerintahan belum mampu memberikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir, dimana masih banyaknya Kecamatan dengan tingkat perkembangan yang masih rendah. Selain itu terjadinya pemusatan pengembangan pada wilayah Ibukota Kabupaten (Bagansiapiapi) saja dengan tingkat perkembangan yang mengarah pada daerah maju. Kesesuaian lahan untuk kegiatan pusat pemerintahan dari hasil analisis, pada kawasan perkantoran terdapat 119,61 hektar atau 41,1% lahan yang kurang mendukung untuk kegiatan pemerintahan atau berada pada kawasan fungsi penyangga dan 171,42 hektar atau 58,90% kawasan yang mendukung untuk kegiatan pemerintahan atau berada pada kawasan fungsi budidaya. Kata Kunci : Perkembangan Wilayah, Pusat Pemerintahan, dan Kesesuaian Lahan

Actions (login required)

View Item