Pelaksanaan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kecamatan Tambusai Rokan Hulu

Lestari, Putri Wartina (2019) Pelaksanaan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kecamatan Tambusai Rokan Hulu. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Preview

Text 141010430.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada konstitusi negaranya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat menetapkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan tujuan Negara hukum di atas menjelaskan bahwa tipe Negara hukum seperti ini mencerminkan tipe Negara hukum kesejahteraan yang mana rakyatnya turut serta aktif dalam pembangunan. Pembangunan merupakan upaya untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik dan upaya tersebut dapat tercapai dengan cara bekerja. Pada dasarnya, tujuan diadakannya pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah. Penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan hubungan kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan apa kendala pelaksanaan hubungan kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kecamatan Tambusai Rokan Hulu. Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian observasional research atau survey yaitu dalam penelitian informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 2 jenis data, data primer dan data sekunder. Dan yang menjadi sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Masalah hubungan kerja pada PT Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kecamatan Tambusai Rokan Hulu secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang menjadi permasalahan terletak pada salah satu kewajiban perusahaan yang tak membayar upah pekerja selama 4 bulan. Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib membayar upah pekerja sebagai bentuk royalti yang diberikan pemberi kerja atas kinerja pekerja tersebut. Yang menjadi kendala dari tak dibayarkannya upah adalah karena perusahaan tidak memiliki dana karena semua dana perusahaan telah dialokasikan ke pembangunan perusahaan baru dan perusahaan juga memiliki utang ke suplayer sehingga dari hasil produksi perusahaan tidak cukup untuk membayar upah pekerja.

Actions (login required)

View Item