Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda Melalui Mediasi Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Oktopindo, Oktopindo (2017) Peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda Melalui Mediasi Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Undergraduate thesis, Ilmu Hukum.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (305kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (312kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (87kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview

Abstract

Sertifikat hak milik ganda yaitu sertifikat hak milik atas nama Ira Puspita, Nomor 2517 Tahun 2008 dengan Yusniarni, Nomor 2951 Tahun 2011. Kedua belah pihak sudah pernah mendatangi BPN Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan ini pada Tahun 2015. Dalam penyelesaian di BPN Kota Pekanbaru kedua belah pihak tidak mendapatkan titik terang terhadap kepemilikan yang sah terhadap sertifikat hak milik ini. Berdasarkan pemahaman yang demikian itu lembaga penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian sengketa pertanahan. Oleh karena hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan cara demikian. Tanah-tanah yang sedang dalam sengketa tidak dapat dikelola oleh pihak baik oleh pemegang sertifikat maupun pihak-pihak lainnya. Secara ekonomis tentu sangat merugikan, sebab tanah yang memiliki sertifikat ganda tersebut tidak produktif. Tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menanam hasil perkebunan ataupun tanaman lainnya serta dijadikan jaminan di Bank. Apabila kasus-kasus sertifikat ganda tidak ditangani secara serius maka akan mengganggu stabilitas perekonomian. Masalah pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru terhadap penyelesaian sengketa sertifikat hak milik ganda melalui mediasi dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru terhadap penyelesaian sengketa sertifikat hak milik ganda melalui mediasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sifat penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Peran badan pertanahan nasional Pekanbaru terhadap penyelesaian sengketa sertifikat hak milik ganda melalui mediasi yaitu sebagai mediator, Kantor badan pertanahan nasional Pekanbaru mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Faktor Penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif.

Actions (login required)

View Item