Nabilla, Putri Nofan (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pt Surveyor Indonesia Di Pekanbaru. Undergraduate thesis, Ilmu Hukum.
|
Text
bab1.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
bab2.pdf - Published Version Download (144kB) | Preview |
|
Text
bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (64kB) | Request a copy |
||
Text
bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (16kB) | Request a copy |
||
|
Text
daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (17kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya kekurangan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja baik oleh pekerja/buruh maupun majikan/pengusaha khususnya pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah kurangnya keaktifan dari pekerja/buruh PT Surveyor Indonesia untuk menuntut hak mereka menjadi permasalahan utama pada penelitian ini. Dari latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Dan kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode observation research, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriktif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak dibayarkannya hak-hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja. Namun sebagian pekerja/buruh tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka. Ini diakibatkan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh dan dimanfatkan oleh majikan/pengusaha. Kata Kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubugan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) |
|||||||||
Divisions: | > Ilmu Hukum | |||||||||
Depositing User: | Teguh Handoyo TH | |||||||||
Date Deposited: | 30 Jun 2018 12:18 | |||||||||
Last Modified: | 30 Jun 2018 12:18 | |||||||||
URI: | http://repository.uir.ac.id/id/eprint/710 |
Actions (login required)
View Item |