Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tengku, Fadhlaini (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Masters thesis, Ilmu Hukum S.2.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (405kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (88kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview

Abstract

Pemerintah daerah kabupaten pelalawan sebagai pemilik aset tanah mempunyai kewajiban yang harus dijalankan yaitu mendaftarkan tanah yang menjadi aset miliknya agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan memelihara tanahnya baik batas maupun pengelolaan potensi yang ada diatas tanah tersebut agar tidak terlantar, sertipikat tanah menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kepemilikan bidang tanah, perlindungan hukum terhadap tanah aset pemerintah daerah kabupaten pelalawan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 adalah tanah yang belum memiliki sertipikat dan tanah yang sudah memiliki sertipikat namun belum atas nama pemerintah daerah kabupaten pelalawan, menurut pengamatan peneliti pada kenyataannya masih ada tanah aset pemerintah daerah kabupaten pelalawan yang belum melaksanakan perlindungan hukum berupa pensertifikatkan tanah aset dan pagar pemeliharaan, ini terbukti dari 1087 bidang tanah aset, sebanyak 871 bidang belum sertipikat dan sebanyak 877 bidang belum ada pagar pemeliharaan. Rumusan masalah dalam penelitin ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah aset pemerintah daerah kabupaten pelalawan, apakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pelalawan dalam perlindungan hukum terhadap Inventarisasi tanah aset. Metode penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis empiris dengan cara survey kelokasi penelitian (wawancara), penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berupa tanah aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pelalawan belum dilakukan secara maksimal berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 Tahun 2016, pemerintah daerah kabupaten pelalawan telah melakukan perlindungan hukum terhadap tanah aset, pendaftaran tanah aset yang tercatat dalam inventaris barang milik daerah yang secara keseluruhan berjumlah 1087 bidang, sebanyak 216 bidang bersertipikat atau 19,87% yang telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum dan sebanyak 871 bidang belum bersertipikat, hal ini disebabkan oleh bukti kepemilikan tanah aset belum lengkap, untuk melakukan pengamanan tanah aset dengan cara mencatat dalam buku inventaris barang, membuat pagar untuk menunjukkan sampai dimana batas kepemilikan aset pemerintah daerah kabupaten pelalawan serta memberikan label / papan tanda kepemilikan agar masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut milik pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

Actions (login required)

View Item