Perlindungan Hak Lintas Kapal Asing yang Melintasi Batas Wilayah Maritim NKRI Menurut KHL 1982

Zuhairy, Wan Zaky (2017) Perlindungan Hak Lintas Kapal Asing yang Melintasi Batas Wilayah Maritim NKRI Menurut KHL 1982. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (618kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (628kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (628kB) | Preview

Abstract

Konsepsi hak lintas damai (“Right of Innocentassage”) bermula lahir dalam praktek negara-negara di Eropa sesudah abad pertengahan, dan dalam perkembangannya mendapat perumusandalam KHL 1958. Hak lintas damai, yaitu hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu Negara pantai sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional dan peraturan perundang-undangan Negara Pantai. Dengan diterimanya konsepsi Negara Kepulauan dalam KHL 1982, maka hak lintas damai tidak saja di laut teritorial suatu Negara pantai, tetap juga diperairan kepulauan suatu Negara Kepulauan.Di Indonesia mengenai hak lintas damai diatur dalam pasal 3 UU No. 4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia dengan peraturan pelaksana PP No. 8 Tahun 1962 tentang Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing. Dengan diterimanya konsepsi Negara Kepulauan dalam KHL 1982, maka Negara Nusantara (Negara Kepulauan)Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Setelah Indonesia meratifikasi KHL 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985, maka Indonesia mencabut UU No. 4/Prp/1960 diganti dengan UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Sedangkan peraturan pelaksdana mengenai hak lintas damai sebelum diganti yang baru masih tetap berlaku peraturan yang lama, yaitu PP No. 8 Tahun 1962, sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 1996. Berdasarkan uraian diatas penulis menetapkan masalah pokok yaitu bagaimanaperlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL 1982, dan bagaimanakah penegakan hukum hak lintas damai terhadap kapal asing di laut teritorial Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, pendapat para ahli, perundang-undangan, dan artikel, dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Semua negara berhak menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, baik itu negara pantai maupun negara tidak berpantai, itupun selama tidak menimbulkan tindakan-tindakan tidak damai artinya tindakan mengganggu bagi perdamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai.kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan laut teritorial dan juga di perairan kepulauan harus mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dari Negara pantai atau Negara Kepulauan dan juga mematuhi peraturan internasional, dan negara pantai dapat mengambil tindakan atau langkah yang diperlukan untuk upaya perlindungan dirinya negara pantai dalam laut teritorialnya.

Actions (login required)

View Item