Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bentuk PelanggaranTerhadap Hak Asasi Manusia

Puji Yulia, Astuti (2017) Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bentuk PelanggaranTerhadap Hak Asasi Manusia. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (480kB) | Preview
	Text bab2 dan bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB) | Request a copy
	Text bab4 dan daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, Tindak pidana ini juga merupakan suatu tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seorang manusia, Yang mana harkat dan martabat tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dicabut dan dirampas oleh siapapun. Masalah pokok dari penelitian ini adalah: Bagaimana eksistensi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Mengapa tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran tentang realitas obyek yang diteliti secara obyektif. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan tentang perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa eksistensi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif HAM dalam mencegahnya harus berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan sudah tertuang di dalam berbagai peranturan perundang-undangan yang mengelompokkan bahwa perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan HAM dan juga perdagangan orang merupakan tindakan yang melanggar HAM karena perdagangan orang dilakukan dengan ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalagunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa, sehingga korban mengalami kerugian materil dan immateril. Sarannya adalah agar meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum harus melakukan sosialisasi ke daerah yang dianggap rawan tindak pidana perdagangan orang serta membangun kerjasama Internasional antarnegara.

Actions (login required)

View Item