Evaluasi Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Sebagai Penegak Peraturan Daerah Dalam Penertipan Banguan Tanpa Izin Di Kota Dumai

Heri, Suprapto (2017) Evaluasi Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Sebagai Penegak Peraturan Daerah Dalam Penertipan Banguan Tanpa Izin Di Kota Dumai. Masters thesis, Ilmu Pemerintahan S.2.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (273kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (372kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text bab5.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (85kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (172kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menegakan Peraturan Daaerah Kota Dumai khususnya berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam pelaksaan tugas dan fungsi Polisi Pamongpraja penulis melihat beberapa permasalahan. Hal ini mendorong peneliti untuk memaparkan dan menganalisa lebih mendalam dalam kajian akademis mengenai fenomena tersebut dalam satu bentuk karya ilmiah tesis. evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah untuk menilai sebuah kebijakan yang dalam penyelengaraanya terdapat permasalahan. Dalam kajian ini peneliti merujuk pada teori-teori yang relevan guna menjawab setiap permasalahan yang mendasar dari evaluasi Peraturan Daerah.Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan evaluasi yang dikemukakan oleh Wiliam N Dunn. Jenis penelitian yang diterapkan disini adalah penelitian kualitatif, yang juga menggunakan data olahan terkait penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dihimpun dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan data sekunder, sebaliknya data primer adalah untuk melengkapi / mendukung analisis dari data sekunder tersebut didapat dari wawancara terhadap informan yang berkompeten dalam menjawab permasalahan ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi Peraturan Daerah Berkaitan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Faktor penghambat atau yang menjadi kendala dalam penegakan Perda Izin mendirikan Bangunan akan di analisis dengan indikator Efektifitas, Efesiensi, kecukupan, Perataan, Responsifitas, ketepatan. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, tugas dan Fungsi Satpol PP dan Izin Mendirikan Bangunan.

Actions (login required)

View Item