Implementasi UNCLOS 1982 Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Tanjung Pinang)

Melody, Trusty (2015) Implementasi UNCLOS 1982 Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Tanjung Pinang). Other thesis, Ilmu Hukum.

Preview	Text abstrak.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text bab1.pdf Download (182kB) | Preview
	Text bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | Request a copy
	Text daftar_pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy

Abstract

Kerjasama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran iaut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (contingency plans against pollution) kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (scientific criteria) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 Konvensi Hukum Laut 1982. Pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di laut Indonesia terdapat pada UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, serta UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimanakah Implementasi UNCLOS 1982 Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Tanjung Pinang) dan Bagaimanakah Kendala dan Solusi Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut di Tanjung Pinang. Jika ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian observational research dengan cara survey, yaitu suatu jenis penelitian yang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Konvensi Hukum Laut 1982 meminta setiap Negara untuk melakukan upayaupaya guna mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan, dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Dalam berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan tersebut setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982. Kurangnya pengawasan dari pemerintah tentang pencemaran lingkungan laut, dikarenakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang “Pencemaran Laut” tidak di indahkan oleh para warga sekeliling laut dan para nelayan laut yang memanfaatkan hasil laut, maka dari itu sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian laut dan kurangnya kesadaran bagi pengguna laut untuk menjaga laut tersebut.

Actions (login required)

View Item