Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Murtad Ditinjau dari Hukum Islam Pada Perkara Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.PBR (Studi Kasus)

Vivi, Leosti Ratman (2018) Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Murtad Ditinjau dari Hukum Islam Pada Perkara Nomor 1599/Pdt.G/2015/PA.PBR (Studi Kasus). Undergraduate thesis, Ilmu Hukum.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (338kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (84kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Penelitian ini dimaksudkanuntuk menganalisa masalah pokok utama yaitu bagaimana pembatalan perkawinan dengan alasan murtad ditinjau dari Hukum Islam pada perkara nomor 1599/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, dan apa dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara perkawinan dengan alasan murtad. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Normatif dan tergolong kedalam sifat deskriptif. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, yaitu putusan perkara dalam skripsi ini. Majelis hakim memutuskan mengambulkan sebagian permohonan dari pemohon yaitu perkawinan termohon I dan termohon II batal demi hukum. Dari fakta yang ada perceraian yang diajukan selain karena perselisihan dan ketidakcocokan adanya unsur murtad oleh pemohon, sehingga majelis hakim memutuskan perkawinan dengan putusan fasakh. Namun dari putusan tersebut tidak diputuskan mengenai harta bersama selama masa perkawinan antara termohon I dan termohon II.

Actions (login required)

View Item