Tinjauan Hukum Sengketa Kepemilikan Dalam Penunjukan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi Dalam Perkara Perdata Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.PBR (Studi Kasus)

Vijai, Antonius Sipakar (2018) Tinjauan Hukum Sengketa Kepemilikan Dalam Penunjukan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi Dalam Perkara Perdata Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.PBR (Studi Kasus). Undergraduate thesis, Ilmu Hukum.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (79kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (76kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (10kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (21kB) | Preview

Abstract

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.743Kpts -II/1996 tanggal 25 November 1996 diberikan kepada PT.Arara Abadi sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), PT.Arara Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak sebagai afiliasi dari Sinar Mas Group yang didirikan pada tahun 1996 dan bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri, sengketa berawal ketika PT.Arara Abadi tersebut tidak melaksanakan penataan batas areal kerjanya sesuai dengan amar putusan Kedua ayat 2 (dua) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 sampai dengan adanya gugatan perkara perdana Nomor 57/PDT.G/2012/PN.PBR. Sehingga menimbulkan sengketa dengan masyarakat sekitar areal HPHTI tersebut. Pokok permasalahan yang diambil dalam penelitian ini mengenai bagaimana permasalahan hukum yang terjadi antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat dalam penunjukan areal HPHTI, dan bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Perdata Nomor 57/PDT.G/2012/PN.PBR. Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang permasalahan hukum yang terjadi antara PT.Arara Abadi dengan masyarakat dalam penunjukan areal HPHTI, Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Perdata Nomor 57 /PDT.G/ 2012/ PN.PBR. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 Tanggal 25 November 1996 yang diberikan kepada PT.Arara Abadi atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. PT.Arara Abadi gagal dalam melaksanakan amar putusan kedua ayat 11 yaitu, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau disekitar areal kerjanya. Dan majelis hakim memberikan putusan bahwa LSM Reclasseering Indonesia sebagai wakil kelompok dalam acara Class Action tidaklah berhak dan tidak mempunyai dasar hukum untuk beracara dipengadilan secara Class Action, karena bukanlah orang yang sama-sama menderita kerugian dan sama-sama memiliki kepentingan dengan kelompok yang diwakilinya, yaitu masyarakat sekitar HPHTI PT.Arara Abadi, melainkan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tidak memenuhi unsur sebagai LSM yang dapat menjadi Wakil kelompok dalam Class Action berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Actions (login required)

View Item