Tinjauan Terhadap Pelimpahan Wewenang Dalam Kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi Penyelenggaraan Perumahan Di Pekanbaru Menurut UU No.1 Tahun 2011

Arfisanti, Sylvi (2017) Tinjauan Terhadap Pelimpahan Wewenang Dalam Kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi Penyelenggaraan Perumahan Di Pekanbaru Menurut UU No.1 Tahun 2011. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text BAB I.pdf Download (588kB)
	Text BAB II.pdf Download (570kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB) | Request a copy
	Text DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf Download (587kB)

Abstract

Penyelenggaraan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara. Oleh sebab itu pelimpahan dan pembagian wewenang admininistrasi pertanahan bagi penyelenggaraan perumahan dilaksanakan berdasarkan prinsip tugas pembantuan. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut baik kewenangan BPN maupun kewenangan pemerintah daerah masih belum dilaksanakan secara efektif, terutama dalam hal mekanisme pengadministrasian pertanahan yang tidak cermat dan masih kurang bertanggung jawab menetukan kebenaran materilnya serta pelaksanaan kewenangan pengawasan yang juga belum berjalan efektif. Masalah pokok dalam penelitian ini terkait dengan pelimpahan wewenang dan faktor penghambat dalam Pelimpahan Wewenang kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi Penyelenggaraan Perumahan Di Pekanbaru Menurut UU No 1 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah observational research, yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Tinjauan Terhadap Pelimpahan Wewenang Dalam Kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi Penyelenggaraan Perumahan Di Pekanbaru Menurut UU No 1 Tahun 2011. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sedangkan alat pengumpul data yaitu kuesioner dan wawancara. Penarikan kesimpulan yaitu secara induktif.Pelimpahan Wewenang Dalam Kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi penyelenggaraan Perumahan Di Pekanbaru Menurut UU No 1 Tahun 2011 adalah Pelimpahan dan pembagian wewenang admininistrasi pertanahan bagi penyelenggaraan perumahan antara BPN dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip tugas pembantuan telah jelas diatur dalam instrumen yuridisnya. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut baik kewenangan BPN maupun kewenangan pemerintah daerah masih belum dilaksanakan secara efektif, terutama dalam hal mekanisme pengadministrasian pertanahan yang tidak cermat dan masih kurang bertanggung jawab menetukan kebenaran materilnya serta pelaksanaan kewenangan pengawasan yang juga belum berjalan efektif, dan Faktor penghambat dalam Pelimpahan Wewenang dalam kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi Penyelenggaraan Perumahan Di Pekanbaru Menurut UU No 1 Tahun 2011 adalah tidak jelasnya pemberian izin lokasi perumahan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, Pemberian ijin membuka tanah dan Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kab/Kota.

Actions (login required)

View Item