Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya

Firman, Syahdi (2017) Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text ABSTRAK.pdf Download (668kB)
	Text BAB I.pdf Download (692kB)
	Text BAB II.pdf Download (710kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (668kB)

Abstract

Hukum Tata Negara Darurat adalah Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan darurat atau Hukum Tata Negara yang berlaku ketika Negara berada dalam keadaan darurat. Hukum Tata Negara Darurat adalah bagian dari Hukum Tata Negara biasa tetapi memuat norma yang bersifat khusus. Pengkhususan norma dalam Hukum Tata Negara Darurat peruntukannya berlaku terbatas hanya dalam keadaan abnormal. Hukum Tata Negara Darurat merupakan Hukum Tata Negara yang berbeda dari Hukum Tata Negara pada umumnya dan lazimnya dipraktikkan. Pengkhususan dalam Hukum Tata Negara Darurat itu berkaitan dengan dalam keadaan yang bagaimana Hukum Tata Negara Darurat itu diterapkan, cara-cara pemberlakuan dan pengakhiran Hukum Tata Negara Darurat, penguasa serta kewenangannya dalam mengatasi keadaan darurat, koordinasi penguasa atau pejabat Negara dalam mengatasi dan menanggulangi atau memulihkan kembali keadaan darurat dan lainnya. Landasan yuridis yang diajadikan acuan utama pemberlakuan Hukum Tata Negara Darurat adalah Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dan Apakah Kendala Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis hukumn ormatif (legal research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti sehubungan dengan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya yaitu belum melibatkan pemerintah daerah secara maksimal, keberadaan dan kedudukan pemerintah daerah yang sangat penting dan menjadi pilar penting yang menopang keberlangsungan terselenggaranya kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata dalam keadaan darurat kewenangan yang dimilikinya belum paralel dengan keberadaan dan kedudukannya yang sangat penting itu. Pemerintah daerah belum memiliki kewenangan yang maksimal dan berarti untuk secara aktif mengeluarkan peraturan-peraturan yang strategis dan mendasar, mengambil keputusan-keputusan ataupun inisiatif membuat kebijakan yang penting dan mendasar untuk bertindak mengatasi keadaan darurat yang terjadi di tingkat daerah.

Actions (login required)

View Item