Tinjauan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001

Yollanda, Yollanda (2018) Tinjauan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text 3. KATA PENGANTAR.pdf Download (172kB)
	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (114kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (295kB)
	Text 6. BAB II.pdf Download (354kB)
	Text 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB)

Abstract

Putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan bersifat memenangkan atau mengalahkan suatu perkara. Terdapat dua pilihan bagi pihak yang merasa dikalahkan yaitu menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum. Jika kedua belah pihak menerima putusan tersebut maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi akan tetapi jika pihak yang dikalahkan tersebut mengajukan upaya hukum atau dalam hal ini banding maka eksekusi menjadi tertunda. Terdapat pengecualiannya yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR dan atau Pasal 191 ayat (1) RBG yang memberikan kesempatan agar putusan Pengadilan Negeri dapat langsung dieksekusi walaupun diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut atau dalam SEMA No.3 Tahun 2000 biasa disebut sebagai putusan serta-merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad). Akan tetapi putusan serta-merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ternyata dapat menimbulkan masalah ketika suatu putusan yang sudah terlanjur dieksekusi di tingkat pertama lalu dibatalkan di tingkat banding atau kasasi maka proses pengembalian seperti keadaan semula yang menjadi persoalan. Belum tentu obyek sengketa masih berada di tangan penggugat/pihak yang dimenangkan, apabila sudah dijual atau dipindahtangankan maka akan sulit dalam mengembalikan objek sengketa tersebut. Jika ditinjau dari cita-cita hukum, maka fenomena tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001 Dan bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001 Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara rinci, kelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Yang menjadi hasil dan sekaligus kesimpulan dalam penelitian adalah Pelaksanaan putusan serta merta, pertama-tama putusan tersebut benar-benar telah memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR serta amar putusan tersebut tidak keliru dan dapat dilaksanakan. Selain merujuk kepada syarat-syarat yang ada pada pasal 180 ayat (1) HIR, di dalam melaksanakan putusan serta merta juga mempertimbangkan adanya syarat tambahan yaitu harus benar-benar mempunyai urgensi yang relevan. Pelaksanaan eksekusi putusan serta merta diperlukan persyaratan akan kemampuan dan kecakapan serta kewibawaan yang cukup tangguh dari petugas pelaksana eksekusi. Hal ini didasarkan pada prinsip eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan yakni pengadilan negeri yang dahulu memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dalam tingkat pertama.

Actions (login required)

View Item