Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Provinsi Riau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Rahayu, Sartika Kinanti (2018) Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Provinsi Riau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text Abstrak.pdf Download (110kB)
	Text BAB I.pdf Download (502kB)
	Text BAB II.pdf Download (261kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) | Request a copy
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (120kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (173kB)

Abstract

Kurangnya tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau, sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Seharusnya Aparatur Sipil Negara menjadi teladan bagi masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap kinerja ASN. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Provinsi Riau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Apakah Kendala Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian observational research, sedangkan siftnya deskriptif yang berarti untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Provinsi Riau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada Aparatur Sipil Negara melanggar ketentuan disiplin sehingga penjatuhannya dilakukan dengan cara ditindak di setiap bagian secara berjenjang dengan memberikan sanksi berupa teguran bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar yaitu melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa izin atau tidak sah, dan Kendala Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Provinsi Riau adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang, adanya prosedur yang berbelit-belit dalam memberikan hukuman, dan kurang kesadaran dari Aparatur Sipil Negara

Actions (login required)

View Item