Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Mencegah Masuknya Imigran Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Saputra, Eka Danny (2018) Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Mencegah Masuknya Imigran Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.

[img] Text
9 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (127kB)
[img] Text
8 BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (120kB) | Request a copy
[img] Text
7 BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (199kB) | Request a copy
[img] Text
6 BAB II.pdf

Download (215kB)
[img] Text
5 BAB I.pdf

Download (211kB)
[img] Text
4 DAFTAR ISI.pdf

Download (120kB)
[img] Text
3 KATA PENGANTAR.pdf

Download (127kB)
[img] Text
2 ABSTRAKSI.pdf

Download (118kB)

Abstract

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Bab V tentang Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal, yang terdapat dalam Pasal 34 huruf c dan Pasal 38. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, banyak menemukan wisatawan asing dengan tujuan Holiday, tetapi para wisatawan tersebut menyalahgunakan, tidak sedikit pula wisatawan tersebut yang melakukan pengembangan bisnis di wilayah Pekanbaru, serta adannya orang asing yang masuk kewilah hukum kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang tidak memperlihatkan dokumen perjalanan atau izin tinggal dalam pengawasan keimgrasian. Masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa dalam mencegah masuknya imigran ilegal di wilayah hukum Kota Pekanbaru dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa dalam mencegah masuknya imigran ilegal di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian penulis gunakan adalah dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan sifatnya penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa masuknya imigran ilegal wilayah hukum kota Pekanbaru, sebaimana dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang tidak memperlihatkan dokumen perjalanan atau izin tinggal dalam pengawasan keimgrasian, maka petugas Imigrasi Kelas I Pekanbaru memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, apabila yang ketiga kalinya tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan dokumen perjalanan atau izin tinggal, maka pihak Imigrasi Kelas I Pekanbaru memberikan sanksi kurungan serta memberkan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Faktor penghambat bagi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam mewujudkan penegakan hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal kuantitas, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara penegak hukum dengan jumlah orang asing yang datang ke Provinsi Riau terkait wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: > Ilmu Hukum
Depositing User: T Ida Adriani
Date Deposited: 19 Oct 2021 02:37
Last Modified: 19 Oct 2021 02:37
URI: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/3318

Actions (login required)

View Item View Item