Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Zulkarnaen, Dwi (2018) Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.

	Text 2 ABSTRAK.pdf Download (154kB)
	Text 3 KATA PENGANTAR.pdf Download (216kB)
	Text 4 DAFTAR ISI.pdf Download (155kB)
	Text BAB I.pdf Download (447kB)
	Text BAB II.pdf Download (388kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) | Request a copy
	Text DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf Download (239kB)

Abstract

Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri, terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga banyak pendatang tanpa memiliki sumber daya manusia yang cukup dan hanya bermodal nekat sehingga munculnya gelandangan dan pengemis (Gepeng). Realitas ketidak kefektifan hukum terkait dengan masih terdapatnya masyarakat di kota Pekanbaru yang masih saja memberi sumbangan kepada pengemis yang akibatnya menimbulkan berbagai dampak. Dari pra survei yang penulis rasakan adalah semakin bertambahnya gelandangan dan pengemis di wilayah hukum kota Pekanbaru. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penerapan terhadap pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru dan Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru tersebut. Penelitian ini menggunakan metode observational research dengan cara survei yaitu penelitian yang di laksanakan langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data wawancara dengan sifat penelitian deskriptif yaitu menyajikan gambaran lengkap setting sosial atau di maksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan adapun upaya penerapan pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yaitu dengan upaya Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) petugas penertiban dari Dinas Sosial dan Pemakaman keterampilan) untuk mendukung operasional penangananan gelandangan dan pengemis dalam menjalankan rehabilitasi. Kota Pekanbaru yang beranggotakan 12 orang dan dibagi dalam 2 (dua) shif dan melakukan patroli sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Pembantuan tugas penertiban atau Razia antar lintas instansi (Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru) yang dilakukan 4 bulan sekali, baik itu pembantuan razia yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri atau pun bersama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Penertiban dilakukan secara kontinyu, yaitu sebanyak 4 bulan sekali (Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), dan 4 kali dalam 1 bulan (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru). Sehingga dapat mencegah masyarakat untuk memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di jalanan dan tempat-tempat umum. Namun dalam Menerapkan Peraturan Derah Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut masih banyak faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah kurangnya dana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan juga kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Kota Pekanbaru untuk tidak memberikan sumbangan alam bentuk uang maupun barang kepada gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan, jalur hijau, trotoar dan pada tempat-tempat umum lainnya.

Actions (login required)

View Item