Hafifa, Rahmi Aulia (2025) Penegakan Hukum pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Polsek Bina Widya Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text skripsi_211010348_watermark.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Tidak pidana penggelapan sepeda motor merupakan salah satu bentul kejahatan yang kerap terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Pelanbaru Kejahatan ini menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun psikologis bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan, khususnya pada tahap penyidikan, menjadi aspek penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, Dalam konteks ini, peran penyidik di lingkungan Poksek Bina Widya sangat krusial untuk mengungkap fakta hukum serta melengkapi alat bukti sesua ketentuan hukum acara pidana Dasar hukum penyidikan terhadap tindak pidana ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal I angka 2 dan Pasal 7 ayat (I huruf a, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana Selain itu, penyidikan juga harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tidak Pidana Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah Polsek Bina Widya Kota Pekanbaru. serta apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalan proses penyidikan tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengat teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan penyidik di Polsek Bina Widya Pekanbaru Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, namun dihadapkan pada kendala sepert tersangka yang melarikan diri, kurangnya saksi, dan keterbatasan sumber daya Kesimpulannya, meskipun penyidik telah menjalankan kewenangannya, berdasarkan hukum, diperlukan upaya optimalisasi, baik dari sisi saran prasarana, peningkatan kapasitas penyidik, maupun kerja sama antar lembaga penegak hukum agar proses penyidikan berjalan lebih efektif dan efisien

Actions (login required)

View Item