Sari, Yusvita (2023) Kekuatan Hukum Perjanjian Bawah Tangan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak (studi Kasus Putusan Nomor 176/pdt.g/2020/pn Prp). Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text Yusvita Sari.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penulis menemui yang mana masih ada masyarakat yang melakukan peralihan hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak melalui peralihan Jual beli melalui Akta Bawah Tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor (Waarmerking Nomor : 2613/W/MFS/VII/2019) yang diperjual belikan oleh orang yang tidak mempunyai kuasa menjual atas tanah yang belum bersertipikat hingga kasus tersebut sampai hingga kepengadilan Kasus Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/Pn Prp Berdasarkan fakta tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : Kekuatan Hukum Perjanjian Bawah Tangan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PN Prp). Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Bawah Tangan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PN PRP) dan Bagaimana analisis hukum terhadap putusan hakum mengenai Perjanjian Bawah Tangan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PN PRP). Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian Normatif, Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kekuatan Hukum Perjanjian Bawah Tangan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak dalam sebagaimana kasus dalam penelitian ini, Surat di bawah tangan yang telah didaftar /waarmerking tidak mempunyai akta di bawah tangan yang telah didaftarkan (waarmerking) oleh Notaris, kekuatan terhadap pembuktiannya sama saja dengan akta di bawah tangan yang tidak didaftarkan artinya sekalipun ada cap jabatan dan tanda tangan oleh Notaris terhadap akta di bawah tangan itu tidak mempengaruhi kekuatan hukum terhadap pembuktian. pada transaksi jual beli tanpa dihadiri oleh pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik atas tanah dan tanpa adanya kuasa untuk menjual hal tersebut membuat perjanjian jual beli tanah menjadi tidak sah karena tidak melalui akta otentik dan dilakukan oleh pemilik tanah yang sah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Adapun akibat hukum yang ditimbulkan akta yang tidak sesuai syarat keabsahan adalah: jika syarat subyektif yang dilanggar oleh para pihak maka aktanya dapat dibatalkan, dan jika syarat tanahnya tidak ada/tanahnya bersengketa maka aktanya akan batal demi hukum. Hak atas tanah yang dialihkan oleh seseorang yang tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan peralihan tersebut bertentangan dengan asas yang berlaku pada sistem publikasi pedaftaran tanah, yaitu Asas Nemo Plus Juris. Sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah yang dilakukan akan menentukan sah atau tidaknya pendaftaran peralihan hak atas tanah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan dari transaksi jual beli atas tanah.

Actions (login required)

View Item