Putra, Ilham Khasenda K (2023) Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text ILHAM KHASENDA K. PUTRA.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (813kB) | Request a copy

Abstract

Notaris memiliki kewenangan guna menerbitkan akta oktentik tentang segala perbuatan dan perjanjian serta penetapan yang diharuskan oleh undnag-undang dan/atau yang dikehendaki oleh kepentingan guna mencantumkan dalam akta oktentik seperti yang termasuk dalam pasal 15 undang-undang nomor 30 tahun 2014. Peneliti meneliti sebuah kantor Notaris yakni Kantor Notaris dan PPAT Dekky Aditya K. Putra berdasarkan hasil penelitian peneliti terkait data pendirian PT dan wawancara dengan Dekky Aditya K. Putra terkait permasalahan pendirian PT dimana Dekky Aditya K. Putra memberikan keterangan bahwa Kantor Notaris dan PPAT nya pernah membuat akta pendirian sebuah PT yang setelah dibuatkan Akta pendirian dan beroperasi beberapa tahun ternyata PT tersebut melakukan produksi jamu ilegal yang berujung penangkapan oleh pihak kepolisian dan sanksi pemberhentian produksi pada PT tersebut. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah Pertama, Notaris sejauh ini tidak membuat penilaian terhadap isi akta yang dimintakan kepadanya untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan para pihak atau penghadap tidak sesuai dan melanggar baik peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepentingan para pihak tersebut dinilai melanggar norma yang telah hidup dalam masyarakat serta dinilai akan merusak moral bangsa. Kedua, Ketentuan penjelasan tentang definisi dari larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UUPT mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan harus dijelaskan secara rinci agar dapat diperoleh makna yuridis akan arti ketertiban umum dan kesusilaan sehingga didalam tugas notaris untuk pembuatan akta pendirian PT bisa sesuai dengan makna ketertiban umum dan kesusilaan. Saran Pertama Notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan akta yang akan dibuatnya dan dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berbenturan dengan hukum adat dan budaya dan norma-norma yang hidup di masyarakat Indonesia dan Kedua Pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang dalam memberikan izin yang terkait dengan pendirian perseroan berbadan hukum agar bertindak preventif, dengan tidak memberikan izin kepada perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan

Actions (login required)

View Item