Hamka, M. Yusuf (2023) Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Pembuatan E-ktp Di Kabupaten Rokan Hilir. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text M. Yusuf Hamka.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelayanan yang kompeten yang diberikan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kedisiplinan penduduk dapat mendukung pengaturan administrasi kependudukan dengan baik, khususnya warga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat selalu menghendaki pelayanan publik yang baik, namun keadaan yang sering terjadi tidak sesuai dengan harapan karena masih banyak masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang mengeluh mengenai lama waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan pertama Bagaimanakah wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013? Dan Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hilir. Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan kedalam penelitian sosiologis atau observational research dengan cara penelitian survey, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pelaksanaan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa pelayanan publik pembuatan E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir terkendala akibat dari tidak tersedianya balangko, banyak dari masyrakat yang mengurus baik yang ingin membuat atau merubah data tidak bisa mendapatkan E-KTP dalam bentuk kepingan dan hanya diberikan surat keterangan bahwa telah melakukan perekaman ataupun pengurusan. Maka dari itu pelaksanaan pelayanan publik pengurusan E-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hilir bahwa pelayanan Publik belum sepenuhnya optimal dan belum mampu mewujudkan tertib admnistrasi. Serta tidak terwujudnya Pasal 3 poin (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Masalah utamanya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan pelayanan publik yang baik. Kata

Actions (login required)

View Item