Isthipa, Nuraliah (2023) Tinjauan Atas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat (studi Tahun 2019-2021). Other thesis, Universitas Islam Riau.

Text Nuraliah Isthipa.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dispensasi merupakan salah satu bentuk izin yang diberikan oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang belum mencukupi batasan usia perkawinan juga memiliki pengaruh terhadap tingkat perceraian, dimana dengan rentang waktu tersebut, tingkat perceraian bisa dikatakan lumayan tinggi terjadi dari jumlah pengajuan dispensasi yaitu sebanyak 42 pasang. Sehingga pasangan yang menikah di bawah umur lebih memiliki resiko terjadinya perceraian dikarenakan ketidakmatangan dalam memasuki hidup berumah tangga. Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat, dan Apa Akibat Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Di Pengadilan Agama Rengat. Metode penelitian adalah berjenis penelitian hukum observasional research atau survey.. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan seraca terang dan terperinci permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai batas usia minimum perkawinan yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi diberikan dengan ketentuan jika dikehendaki atau dengan alasan yang mendesak atau darurat seperti hamil diluar nikah karena tidak ada pilihan lain atau karena hal yang lain namun dispensasi nikah ini belum maksimal dijalankan oleh pihak pemohon dikarenakan dispensasi nikah tersebut berdampak dilakukannya perceraian, dan Akibat Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Di Pengadilan Agama Rengat adalah memperoleh hak untuk dapat melangsungkan perkawinan, status anak akan mengalami perubahan dan akan menaggung seutuhnya tanggung jawab terhadap dirinya baik itu pihak perempuan dan pihak laki-laki serta negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun umur pihak perempuan dan pihak laki-laki belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item