Harmonisasi Administrasi Publik dan Bisnis, Meningkatkan Peranan Administrasi Dalam Pemanfaatan Hutan dan Lahan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” Pengalaman Di Riau

Yusa, Ahmad Tarmizi and Suryani, Lilis and Rosmayani, Rosmayani (2018) Harmonisasi Administrasi Publik dan Bisnis, Meningkatkan Peranan Administrasi Dalam Pemanfaatan Hutan dan Lahan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” Pengalaman Di Riau. In: Seminar Nasional Business, Government, And The Public: Optimalisasi Government-Business Partnership (Gbps) Di Era Disruptif Dan Governansi Digital Untuk Mewujudkan Tujuan Nasional Berkelanjutan, 28 November.

Text 4. Harmonisasi Administrasi Publik Dan Bisnis, Meningkatkan Peranan Administrasi Dalam Pemanfaatan Hutan Dan Lahan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” Pengalaman Di Riau.pdf - Published Version Download (13MB)

Abstract

Bisnis berorientasi hutan berkembang dan marak di Riau. Disamping meningkatkan ekonomi juga perlu mencapai tujuan pembangunan berkelanutan. Bisnis telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan konflik. Konflik antara pengusaha dengan masyarakat mulai dari industri hulu sampai ke hilir. Kesannya tidak harmonisasi antara kedua belah pihak, mulai orde baru sampai sekarang. Posisi masyarakat selalu pasif, apatis dan lemah. Idealnya peranan administrasi publik yang mementingkan kepentingan universal, sebagai alat stabilisasi berperan dalam perubahan sosial, sebagai peluang perubahan manejemen, dan kunci modernisasi masyarakat. Harapan yang besar terhadap reformasi dan otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan mengembalikan hak masyarakat tempatan dan aplikasi pembangunan berkelanjutan. Korupsi hutan lahan tidak dapat dihindari. Hasil kajian menunjukkan konflik antara pebisnis hutan lahan dengan masyarakat setempat sampai hari ini tidak terselesaikan. Diantara sektor yang mengundang konflik adalah industri perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kemudian pola pemanfaat lahan dalam beberapa tahun terakhir ini beralih ke pulau-pulau dan di tepi pantai. Pola inipun tetap menimbulkan konflik dan bahkan mengancam eksistensi lingkungan pulau-pulau di sepanjang tepian Selat Melaka seperti Bengkalis, Rupat, Pulau Padang dan Pulau Rangsang. Satu hal lagi selain efek abrasi dan hama yang ditimbulkan, juga membuat pulau-pulau disini sukar membangun, proses modernisasinya lambat. Stagnan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu kasus perjuangan masyarakat adat di Riau daratan yang dulunya milik suku Petalangan, belum lagi tuntas. Masyarakat petalangan dengan sistem adat istiadat tata kelola hutan tanah dan kearifan lokal yang baik justru punah. Padahal pola mengelola hutan tanah mereka dapat dijadikan model pembangunan berkelanjutan yang baik. Disarankan agar pemerintah menjadi mediator yang akuntabel, impartial, objektif, berintegritas, honesty dan right and responsible dengan mengedepankan filosofis administrasi secara sederhana mebina relationship dan mutually pada semua pihak tanpa diskriminasi “impartial” serta berani mereposisi kebijakan yang benar-ber.r pro publik. Karena intinya kebijakan itu adalah berharap dan menanti. Hanya administrator yang arif dan bijaksanalah selalu menampilkan sikap yang pro publik dan demokratis. Dimana sumberdaya alam dapat mensejahtrakan masyarakat secara adil dan merata.

Actions (login required)

View Item