Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru

Afriza, Afriza (2019) Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Preview

Text 141020049.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Cukai merupakan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempuyai sifat dan karakteristik tertentu, sehingga dengan penerimaan negara tersebut guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Cukai diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995, dimana barang kena cukai (BKC) terdiri atas etil alkohol, etanol dan hasil tembakau. Pengaturan tentang adanya BKC tersebut secara filosofis adalah agar terciptanya fungsi pengaturan, pengawasan, pembatasan, peredaran dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempuyai sifat membahayakan negatif bagi masyarakat, dan untuk mencapai hal tersebutlah dibutuhkan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang cukai tersebut. Dan dalam penelitian ini penegakan hukum yang dimaksud adalah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru. Karena berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan peredaran rokok dari tahun ketahun meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam penelitian ini kajian utamanya adalah berkaitan dengan penegakan hukum dan hambatan/kendala tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah observasi research, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan penegakan hukum secara jelas dan terperinci mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai rokok yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS ada dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah penegakan hukum untuk pencegahan terjadinya peredaran rokok tanpa cukai, yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan baik tindakan melakukan pemerikasaan administratif, pemantauan dilapangan, dan operasi pasar, tindakan preventif cukup berhasil dilaksanakan mengingat banyaknya rokok tanpa cukai yang disita oleh penyidik, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah tindakan berupa melakukan serangkaian upaya terhadap pelaku karena telah melanggar ketentuan tentang cukai. Yakni melakukan tindakan menangkap dan mengajukan pelaku ke persidangan. Namun pada tahap penegakan hukum represif ini, penyidik dalam hal ini belum melakukan penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku, karena mereka (pelaku) yang dilakukan tindakan hukum adalah para penjual eceran, sedangkan distributor rokok tanpa cukai tidak tersentuh oleh hukum. sedangkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap rokok tanpa cukai adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan kurangnya anggaran dalam penegakan hukum tersebut, selain hal itu juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan penyidik sehingga mempersulit menangkap para pelaku yang terlibat peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut.

Actions (login required)

View Item