Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: NO.58/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR)

Muhammad, Zaid (2018) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: NO.58/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR). Undergraduate thesis, Ilmu Hukum.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (140kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (172kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian hukum pidana khusus dan ketentuan hukum positif. Peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan dari kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat.Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ditetapkan dua masalah pokok yaitu:Pokok masalah yang menjadi tujuan penelitian adalah Bagaimanakah bentuk tindak pidana korupsi dalam perkara No.58/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Pbr?.Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara No. 58/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Pbr? Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang bentuk tindak pidana korupsi pada perkara pidana No : 58/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No. 58/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr. Bentuk tindak pidana korupsi perkara No.58/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR adalah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. dimana terdakwa Drs MUKHLIS, MM. secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang penuntut umum dakwakan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena Audit BPKP perwakilan provinsi Riau menyatakan adanya kerugian keuangan negara 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Maka Hakim Majelis dapat mengambil Keputusan yang mana menyatakan terdakwa Drs.MUKHLIS,MM. terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Pertimbangan Hukum Hakim Majelis dalam perkara pidana Nomor: 58/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR. Menurut penulis telah benar dimana Hakim dengan mempertimbangkan ketertarikan antara fakta hukum dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mempertimbangkan berbagai macam sumber-sumber hukum dan pendapat Anggota Hakim Majelis yang lain sebelum menjatuhkan putusannya.

Actions (login required)

View Item