Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kepolisian Daerah Riau

Zulkifli, Zulkifli (2018) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kepolisian Daerah Riau. Masters thesis, Ilmu Hukum S.2.

Preview	Text bab1.pdf - Published Version Download (340kB) | Preview
Preview	Text bab2.pdf - Published Version Download (426kB) | Preview
	Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy
Preview	Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang mengatur regulasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan juga memuat sanksi hukum, baik itu berupa sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana. Dengan dimuatnya sanksi pidana di dalam Undng-Undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia serius menjamin tegaknya hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi. Berbicara tentang penegakan hukum maka tidak terlepas dari membicarakan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sering dikaitkan birokrasi yang berbelit-belit. Yang dalam tulisan Peter Blau dalam bukunya: “ Bureaucracy in Modern Society “ dikatakan bahwa birokrasi itu bermuka dua. Di satu sisi mampu menangani masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat modern atau membantu kita, di sisi lain bisa melakukan koordinasi, melakukan pengawasan, sehingga dapat mengancam demokrasi. Rumusan masalah dalam tesis ini yakni: Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kepolisian Daerah Riau?, Apa Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kepolisian Daerah Riau?, Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kepolisian Daerah Riau?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau sedangkan populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian masalah dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, penyidik Direkrorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan penegakan hukum dengan melalui pendekatan restorative justice yaitu melakukan penangkapan dengan adanya laporan dan tertangkap tangan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu proses dimualinya suatu penyelidikan hingga putusan hakim. Terdapat beberapa hambatan seperti Faktor Internal dan Faktor Eksternal dan upaya dalam mengatasi hamabatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan upaya preventif, represif dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, melakukan penyuluhan kepada pihak SPBU agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, memberikan informasi lewat media agar masyarakat mengetahui perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan berakibat fatal jika dilakukan yaitu mendapat sanksi atau hukuman. Kata Kunci: Penegakan Hukum – Penyalahgunaan – Minyak

Actions (login required)

View Item