Hakim, Ali Zuryat (2017) Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 01/III/PB/2001-6 Tahun 2011. Other thesis, Universitas Islam Riau.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam disentralisasi diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu dari kewenangan Gubernur lalu dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pendidikan Propinsi setelah itu dibagi kepada Dinas Pendidikan ditingkat Kota dalam tugas pokok dan fungsinya menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta kinerja aparatur Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan dan mutu Pendidikan. Penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas yaitu Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan Aparatur Sipil Negara di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru, menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2001 - 6 Tahun 2011? Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Aparatur Sipil Negara di Sekolah Menengah Atas Kota Pekanbaru? Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian observasional research atau survei yaitu dalam penelitian informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 2 jenis data, data primer dan data skunder. Pengawas Dinas Pendidikan kota Pekanbaru harus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aparatur Sipil Negara yang berada di Sekolah Menengah Atas Negeri di Pekanbaru yang merupakan abdi negara yang mana merupakan juga suatu tugas mulia menjadikan manusia Indonesia yang cerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pendidikan kepada para siswanya haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite sekolah seharusnya juga pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) |
Divisions: | > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Febby Amelia |
Date Deposited: | 10 Mar 2021 03:53 |
Last Modified: | 10 Mar 2021 03:53 |
URI: | http://repository.uir.ac.id/id/eprint/2267 |
Actions (login required)
View Item |