Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Pengentasan Kemiskinan Dan Kebodohan Serta Infrastruktur (K2i) Di Provinsi Riau (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr)

Radiah, Hasni.D (2018) Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Pengentasan Kemiskinan Dan Kebodohan Serta Infrastruktur (K2i) Di Provinsi Riau (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr). ["eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate" not defined] thesis, Ilmu Hukum.

[img]
Preview
Text
bab1.pdf - Published Version

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab2.pdf - Published Version

Download (201kB) | Preview
[img] Text
bab3.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (547kB) | Request a copy
[img] Text
bab4.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (17kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
daftar_pustaka.pdf - Published Version

Download (65kB) | Preview

Abstract

Korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diakui di berbagai Undang- Undang di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya sejak 2001 Undang-Undang PTPK berlaku, sangat minim korporasi diajukan sebagai tersangka dalam persidangan, selama ini hanya pengurus dari korporasi saja yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi, padahal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sangat besar. Salah satu kasus yang terjadi berkaitan dengan korporasi adalah kasus korupsi pelaksanaan proyek kebun K2I di Provinsi Riau, yang juga dalam hal ini Direktur dari PT.Gerbang Eka Palmina dijadikan sebagai tersangka. Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pertama, Mengapa PT. Gerbang Eka Palmina tidak dijadikan sebagai subjek hukum yang turut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi pembangunan kebun K2I di provinsi Riau ? Kedua, Baimanakah analasis yuridis terhadap putusan bebas yang diberikan oleh majelis hakim PN. Pekanbaru kepada Mizwar Chandra selaku Direktur PT. Gerbang Eka Palmina dalam tindak pidana korupsi pembangunan perkebunan kelapa sawit program K2I di provinsi Riau? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan studi kasus . Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil contoh kasus dan melakukan wawancara kepada narasumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang disimpulkan, Pertama, PT. Gerbang Eka Palmina tidak dijadikan sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab karena jaksa penyidik menilai bahwa hanya Mizwar Chandra selaku Direktur PT. Gerbang Eka Palmina yang aktif dalam pelaksanaan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit program K2I dan majelis hakim pun juga memutus hanya berdasar dakwaan jaksa. PT. GEP yang seharusnya berdasarkan teori identifikasi dan menurut UU Tindak Pidana Korupsi PT bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan directing mind korporasi yang memiliki actus reus dan mens rea, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi juga memberikan manfaat bagi korporasi Kedua, Adapun analisis terhadap putusan bebas yang diberikan kepada Mizwar Chandra bahwa majelis hakim memutus bebas dikarenakan Mizwar Chandra tidak terbukti memenuhi unsur dalam Pasal yang didakwakan yakni memperkaya diri sendiri , orang lain atau korporasi . Setelah meneliti barang bukti di persidangan diketahui Dinas Perkebunan kurang bayar atas pekerjaan tambah yang dilakukan oleh PT. GEP tetapi karena pekerjaan tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 maka pekerjaan tambah tersebut tidak dapat diabayarkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban – Tindak Pidana - Korporasi - Korupsi ABSTRACT Corporations as subjects of criminal law have been recognized in various laws outside the Criminal Code, in particular Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption. In fact, since 2001 the Law on Corruption Eradication effect, very minimal corporation proposed as a suspect in the trial, so far only the board of the corporation who is responsible for corruption, but the state financial losses caused by very large. One of the cases involving corporations is a corruption case of the K2I plantation project in Riau Province, which is also the Director of PT.Gerbang Eka Palmina used as a suspect. The formulation of the problem used in writing this thesis is First, Why PT. Gerbang Eka Palmina is not a legal subject that is responsible for corruption of K2I plantation development in Riau province? Second, what is the juridical analysis of the free judgment given by the panel of judges of the District Court of Pekanbaru to Mizwar Chandra as Director of PT. Gerbang Eka Palmina in the criminal act of corruption development of oil palm plantation K2I program in Riau province? The type of research used in this study is a type of empirical legal research and case studies. In this study the authors conducted research by taking case samples and conduct interviews to resource persons. Source of data used in this research is primary data that is by using material of primary law, secondary law material and tertiary legal material. From the results of research problems there are two main things that concluded, First, PT. The Gate of Eka Palmina is not used as a responsible legal subject because the investigating prosecutor considered that only Mizwar Chandra as Director of PT. The Eka Palmina gate is active in the implementation of the K2I palm oil plantation development project and the judges also decided only on the basis of the prosecutor's indictment. PT. GEP is supposed to be based on identification theory and according to the Law on the Elimination of Criminal Acts of Corruption Criminal Act of PT Corruption may be sought for criminal responsibility. This is because the crime is committed by the board which is the directing mind of the corporation that has actus reus and mens rea, has no excuses and justification reasons, and the crime is done in the framework of corporate intent and also provide benefits for the corporation Second, to the free ruling given to Mizwar Chandra that the judges decide to be free because Mizwar Chandra is not proven to fulfill the element in Article indicted by enriching oneself, others or corporations. After examining the evidence at the hearing, it is known that the Plantation Office is underpaid for the added work done by PT. GEP but because the work is contrary to Presidential Decree Number 80 year 2003 then the added work can not be paid. Keywords: Accountability - Crime - Corporations - Corruption

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate" not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: > Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
Depositing User: Teguh Handoyo TH
Date Deposited: 30 Jun 2018 12:19
Last Modified: 30 Jun 2018 12:19
URI: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/722

Actions (login required)

View Item View Item