Kepatuhan Lembaga Negara Legislatif Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang

Moza, Dela Fudika (2017) Kepatuhan Lembaga Negara Legislatif Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang. Masters thesis, Ilmu Hukum S.2.

[img]
Preview
Text
bab1.pdf - Published Version

Download (704kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab2.pdf - Published Version

Download (704kB) | Preview
[img] Text
bab3.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (704kB) | Request a copy
[img] Text
bab4.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (705kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
daftar_pustaka.pdf - Published Version

Download (117kB) | Preview

Abstract

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan salah satunya judicial review, yang kemudian melahirkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) adalah bersifat final dan binding, artinya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat ketika diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi atas putusan tersebut. Namun dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD Tahun 1945 namun norma yang telah dibatalkan tersebut dimuat kembali oleh lembaga legislatif yang berakibat pada pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah: Pertama,Bagaimanakah kepatuhan lembaga negara (legislatif) dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, bagaimana upaya untuk mewujudkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang implementatif.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang disimpulkan, Pertama, lembaga legislatif tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembuat norma dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, dan Pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak dibenarkan dalam Negara hukum Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d jo Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedua, Untuk mewujudkan suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang implementatif maka diperlukan langkahlangkah strategis untuk mewujudkannya yaitu (1) Komunikasi Politik Yang Baik antara MK dan Lembaga Legislatif (2) Etika Moral dan Kesadaran Hukum Yang Tinggi dari Lembaga Legislatif (3) Kerjasama Kolaboratif antara MK dan Lembaga Legislatif (4) Putusan MK didasarkan pada Penafsiran yang Sejalan dengan Politik Hukum UUD 1945 (5) Perluasan Jaringan Sosial tentang Putusan Mahkamah Konstitusi di Masyarakat (6) Upaya Paksa untuk Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Kewajiban – Legislatif – Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Universitas Islam Riau > Ilmu Hukum S.2
Universitas Islam Riau > Ilmu Hukum S.2
Depositing User: Teguh Handoyo TH
Date Deposited: 29 Jun 2018 08:35
Last Modified: 29 Jun 2018 08:35
URI: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/685

Actions (login required)

View Item View Item