Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan

Rahyunir, Rauf (2017) Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA, 3 (1). pp. 221-232. ISSN 2460-965x

[img]
Preview
Text
Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://jurnal.uir.ac.id/index.php/WDN/index

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 18 A dan 18 B UUD RI (Amandemen). Pada pasal 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Secara yuridis keberadaan perangkat daerah terjadi perubahan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, selama ini institusi kecamatan dan kelurahan menjadi bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sehingga secara langsung Camat dan Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Namun pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan posisi Kelurahan yang selama ini menempatkan kelurahan sebagai perangkat daerah namun pada saat ini menjadi perangkat kecamatan, sehingga konsekuensinya Lurah tidak lagi bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota akan tetapi bertanggungjawab langsung kepada Camat. Oleh karena itu, secara struktur, sistem, pembinaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah kelurahan mengalami perubahan. Kata Kunci: Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Kecamatan, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Vonny Winda Sari
Date Deposited: 05 Mar 2018 12:02
Last Modified: 05 Mar 2018 12:02
URI: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/49

Actions (login required)

View Item View Item