Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis)

Rahyunir, Rauf (2017) Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis). Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA, 3 (2). pp. 349-355. ISSN 2460-965x

[img]
Preview
Text
Hakekat Organisasi Perangkat Daerah.pdf - Published Version

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://jurnal.uir.ac.id/index.php/WDN/index

Abstract

Keberadaan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada pasal 18 ayat UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Seiring terjadinya perkembangan dibidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004. Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka kepala daerah kabupaten/kota dibantu oleh perangkat daerah. perangkat daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut dari urusan pemerintahan yang telah dibagi denganjelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Nomenklatur dan besaran dinas harus mengacu pada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan yang dilimpahkan kewenangannya keapda Gubernur dan Bupat/Walikota. Dalam realisasinya nama dinas masih ada yang tidak sama dengan urusan yang diselenggarakannya. Dan ada dinas yang menyelenggarakan urusan yang bukan menjadi urusan konkuren dengan sub kewenangan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengelompokkan instansi pemerintah dengan sebutan dinas, bdan dan kantor memiliki konsep tersendiri dalam kajan ilmu pemerintahan. Sehingga diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap sebutan dinas, badan, dan kantor yang ada di daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah mulai januari 2017. Kata kunci: Organisasi, Perangkat Daerah, Organiasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Teguh Handoyo TH
Date Deposited: 05 Mar 2018 10:52
Last Modified: 05 Mar 2018 10:52
URI: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/48

Actions (login required)

View Item View Item