ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TUGAS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

S, Thamrin ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TUGAS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. -.

[img] Text
6.pdf

Download (192kB)

Abstract

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah salah satu solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Penanggung jawab secara teknis terhadap penempatan TKI di luar negeri adalah BNP2TKI, yang bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 2004.Masalah pertama, Bagaimana Pelaksanaan Tugas BNP2TKI Terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri, kedua Bagaimana Prosedur penempatan TKI ke Laur negeri, ketiga Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dialami Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Data yang terkumpul, dianalisis dengan yuridis normatif berdasarkan metode analisis kualitatif. Secara teknis Pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh BNP2TKI, yang bertanggung jawab kepada presiden, berdasarkan amanat UU No. 39 Tahun 2004. Kedua, Prosedurnya Calon TKI mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, menandatangani perjanjian kerja, mendapatkan Kartu Tanda kerja Luar Negeri, Pembekalan Akhir Pemberangkatan oleh BP3TKI. Ketiga, pelanggaran HAM dialami TKI, karena tidak terlaksananya sebagian tanggung jawab BNP2TKI terhadap pengawasan TKI terutama mengenai kelengkapan dokumen, pembekalan akhir pernberangkatan (PAP) yang tidak efektif, Faktor lain disebabkan kurangnya koordinasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementeriaan Tenaga kerja, dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kedutaan Besar republik Indonesia, serta PPTKIS.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: > Ilmu Hukum
> Ilmu Hukum
Depositing User: Admin
Date Deposited: 29 Oct 2019 03:27
Last Modified: 29 Oct 2019 03:27
URI: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1503

Actions (login required)

View Item View Item